PMJ NEWS -  Setelah sidang paripurna DPR pada Kamis (21/1/2021), Komjen Pol Listyo Sigit resmi menjadi Kapolri terpilih.

Usai dilantik Presiden Jokowi, Komjen Listyo resmi menggantikan Jenderal Idham Aziz sebagai Kapolri.

Komjen Listyo akan menggantikan Jenderal Idham Aziz yang pensiun di akhir Januari 2021 mendatang.

Listyo Sigit menegaskan telah menyiapkan langkah-langkah dan tindakan untuk merealisasikan rencana programnya setelah dilantik sebagai Kapolri. Tentunya banyak harapan disematkan di pundak Komjen Listyo Sigit.

Polri Presisi

Dalam penyampaian makalah Komjen Listyo Sigit dimaksudkan agar para anggota Komisi III DPR RI dapat mempelajari visi dan misi dan pandangan calon Kapolri sebelum pelaksanaan uji kelayakan sehingga pendalaman dan proses tanya jawab bisa berjalan dengan efektif.

Adapun judul makalah yang disampaikan Listyo Sigit dalam uji kelayakan itu yaitu Transformasi Menuju Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan).

Konsep tersebut merupakan fase lebih lanjut dari Polri Promoter (PROfesional, MOdern, dan TERpercaya) yang telah digunakan pada periode sebelumnya dengan pendekatan pemolisian berorientasi masalah atau problem oriented policing.

Dalam kepemimpinan Polri Presisi, menurut Listyo Sigit, ditekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif (predictive policing) agar Polri mampu menakar tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui analisis berdasarkan pengetahuan, data, dan metode yang tepat sehingga dapat dicegah sedini mungkin.

Sementara itu, responsibilitas dan transparansi berkeadilan menyertai pendekatan pemolisian prediktif yang ditekankan agar setiap anggota Polri mampu melaksanakan tugasnya secara cepat dan tepat, responsif, humanis, transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan.

Peta jalan Transformasi Polri Presisi itu, lanjutnya, diturunkan dalam empat bagian utama, yaitu Transformasi Organisasi; Transformasi Operasional; Transformasi Pelayanan Publik; dan Transformasi Pengawasan.

Dengan Polri Presisi, Listyo Sigit berharap dapat mengubah "wajah" Polri di hadapan masyarakat. 

Listyo Sigit menambahkan, Polri juga mendapatkan tingkat kepuasan publik yang makin mengarah pada optimistis. Seperti, survei Mark Plus pada bulan Januari 2021 menunjukkan kepuasan masyarakat pada Polri dalam hal kompetensi SDM, sarana dan prasarana, budaya, dan pelayanan yang cukup baik.

Survei LSI dan Litbang Kompas juga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri makin baik meskipun ada upaya penyempurnaan secara serius oleh institusinya untuk mencapai kepuasan masyarakat.

Ia pun yakin Polri Presisi ini akan menjadi dasar untuk mewujudkan harapan masyarakat sekaligus akan menekankan pada pemolisian yang prediktif sehingga menciptakan pelayanan publik yang baik.

"Konsep prediktif diimplementasikan agar mampu memprediksi situasi dengan dasar analisis fakta dan data yang didukung teknologi informasi (TI) sehingga tindakan Polri lebih tepat dan mengatasi masalah dengan tuntas," tutur Jenderal Bintang Tiga ini.

Implementasi pemolisian prediktif di Indonesia, lanjut dia, dapat dikembangkan dengan mengedepankan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) melalui pelaksanaan fungsi-fungsi terdepan kepolisian dalam sistem deteksi.

Menurut dia, apabila hal itu terwujud, akan membuahkan agregat data hasil deteksi yang dapat dikelola melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi digital berupa artificial intelligence (AI), internet of things (IOT), analysis big data, termasuk sistem pendukung lainnya dalam taksonomi bloom penguatan kelembagan Polri.

Di awal uji kelayakan itu, Listyo Sigit menceritakan bahwa dirinya mengunjungi para tokoh agama, tokoh masyarakat, purnawirawan Polri, mantan Kapolri, dan pimpinan partai politik. Adapun tujuannya ingin mendapatkan masukan terkait seperti apa sebenarnya masyarakat memandang Polri.

Masih dari penuturannya, kunjungan tersebut untuk mengetahui secara langsung apa yang menjadi harapan masyarakat pada Polri karena akan menjadi pijakannya dalam mengambil berbagai kebijakan.

"Bagaimana potret Polri di mata masyarakat karena itu sebagai pijakan kami untuk nanti mengambil langkah-langkah kebijakan terkait dengan program kerja pada saat ditunjuk dan diberi amanah menjadi Kapolri," sambungnya panjang lebar.

Ia menambahkan, dari silaturahmi tersebut, banyak hal yang didapatkannya, seperti masukan, kritik, dan harapan tentang Polri ke depan, yaitu bagaimana dapat mewujudkan rasa keadilan masyarakat, menjadi organisasi yang transparan, dan ada beberapa hal yang harus diperbaiki.

Karena itu, mantan Kapolda Banten ini megungkapkan penegakan hukum oleh Polri harus tegas namun humanis sehingga tidak boleh lagi ada adigium hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

Di bawah kepemimpinannya, fokus utamanya mampu menghadirkan wajah Polri yang memberikan masyarakat penegakan hukum yang berbasis keadilan, menghormati HAM, dan mengawal demokrasi.

Listyo Sigit tidak ingin lagi ada kasus nenek Minah yang mencuri kakao untuk bertahan hidup yang diproses hukum dan dipenjara sehingga lebih baik menerapkan keadilan restoratif dalam prosesnya.

Listyo Sigit menyakini Polri ke depan tidak perlu memaksakan suatu kasus diproses hukum secara tuntas hingga divonis hukum karena harus dilihat kasusnya secara arif dan bijaksana. Antara lain, Polri menginisiasi pertemuan masing-masing pihak untuk diselesaikan secara baik, bukan melalui jalur hukum.

Ke depan, anggota Polri harus menjalankan peran tersebut untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Namun, tentunya dengan pengawasan yang ketat agar anggota Polri tidak menyalahgunakan wewenangnya.

Ia pun memberikan contoh, langkah pengawasannya dengan mengoneksikan bersama Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Listyo Sigit juga berencana agar polisi sektor (polsek) ke depannya hanya menjalankan tugas preventif, preentif, dan menegakkan keadilalan restoratif sehingga penegakan hukum hanya akan dilakukan di tingkat polres.

Langkah itu diharapkan sosok polsek akan lebih dekat dengan masyarakat karena melakukan upaya pencegahan, pemecahan masalah di tengah masyarakat dengan pendekatan keadilan restoratif dan mengutamakan kegiatan yang hindari penegakan hukum.

Terakhir, Komjen Listyo Sigit juga menyampaikan delapan komitmen yang akan dijalankannya apabila dirinya menjadi Kapolri, salah satunya menjadikan Polri sebagai institusi yang "presisi", yaitu singkatan dari prediktif, responsibilitas, transparan, dan berkeadilan.

Kedua, menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional; ketiga, menjaga soliditas internal kepolisian. Komitmen keempat, sambung Listyo Sigit, meningkatkan sinergitas dan soliditas TNI/Polri.

Kelima, bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) dan kementerian/lembaga lain-lain untuk mendukung dan mengawal program pemerintah.

Komitmen keenam adalah mendukung terciptanya inovasi dan kreativitas yang mendorong kemajuan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, komitmen ketujuh adalah menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan.

Kedelapan, mengedepankan pencegahan permasalahan keadilan dengan mengedepankan keadilan restoratif (restoratif justice) dan menyelesaikan masalah (problem solving), dan setia kepada NKRI, serta senantiasa merawat kebinekaan.

Tranformasi Bawa Polri Jadi Lebih Baik

16 Program Prioritas Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. (Foto: PMJ News).

Menurut Puan, Listyo Sigit mempunyai semangat transformasi membawa Polri menjadi lebih baik. Puan mengungkapkan, untuk mewujudkan Polri yang Presisi singkatan dari prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan maka Listyo Sigit Prabowo harus melakukan perubahan besar dari aspek SDM serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi.

“Kita sudah mendengarkan visi misi calon Kapolri saat uji kelayakan. Ada semangat tranformasi di tubuh Polri,” lanjutnya.

Puan kembali menjelaskan, ada tiga pekerjaan rumah Listyo Sigit Prabowo saat nanti resmi menjadi Kapolri. Tiga pekerjaan rumah itu adalah terkait penegakan hukum, pelayanan publik, dan reformasi internal.

“Penegakan hukum agar ada keadilan restoratif. Penegakan hukum tidak memakai kaca mata kuda, tapi melihat konteks masalah dan memperhatikan aspek-aspek sosial kemasyarakatan,” beber Puan.

“Pelayanan publik harus ditingkatkan. Fungsi Polisi melayani masyarakat, di sini penting penggunaan teknologi mengingat keterbatasan personel. Intinya polisi harus responsif terhadap pengaduan masyarakat,” urai wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah V itu.

Berikutnya, mengenai reformasi internal, menurut Puan, peningkatan kualitas SDM dapat difokuskan pada sikap serta mental anggota Polri agar senantiasa bekerja secara profesional.

Presiden Terima Surat Persetujuan DPR

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno telah menerima surat Persetujuan DPR RI terhadap Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Surat itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Indra Iskandar pada Jumat (22/1/2021) pukul 10.40 WIB dan ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia.

Ketua DPR dalam suratnya menyebutkan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 21 Januari 2021 telah menyetujui laporan Komisi III DPR RI untuk mengangkat Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis yang memasuki masa pensiun.

Kementerian Sekretariat Negara memastikan pelantikan Kapolri yang baru akan dilakukan sebelum masa tugas Kapolri Idham Azis berakhir pada akhir Januari 2021.

Hadirnya Polisi di Tengah Pandemi Covid-19 Sangat Penting

Pengamat sosial, Devie Rahmawati mengapresiasi seluruh program besar yang masuk dalam perencanaan dan perubahan Polri ke depan. Wanita yang juga peneliti dan pengajar tetap di Universitas Indonesia (UI) ini mengatakan, terkait aspek penanganan sosial khususnya dalam situasi pandemi Covid-19, kehadiran aparat kepolisian dalam memberi keamanan sangat penting.

"Dalam situasi pandemi seperti saat ini, penanganan aspek sosial khususnya Covid-19 kehadiran aparat (Kepolisian) dalam hal keamanan sangat penting. Menerangkan ke publik bahwa kondisi saat ini tidak normal memang sangat dibutuhkan. Mengingat Covid sudah berlangsung 1 tahun ini, tentu saja membuat sebagian masyarakat semakin abai semakin fleksibel, sehingga mereka perlu diingatkan. Peran Polri di sini sangat penting,” kata Devie Rahmawati kepada pmjnews.com, Kamis (21/1/2021).

“Kehadiran teman-teman Polri khususnya, ini tentu saja penting. Karena karakter masyarakat kita yang mudah lupa dengan situasi yang ada saat ini. Kehadiran demonstrasi (Mengingatkan Masyarakat Langsung) merupakan wujud nyata yang sangat penting. Tentu saja ini dilakukan dengan pendekatan persuasif bukan represif,” sambungnya.

Menurut Devie, kehadiran aparat kepolisian untuk terus menerus mengingatkan masyarakat terkait bahayanya Covid-19 ini sangat dibutuhkan. Masyarakat yang lupa atau tidak sengaja tidak mengenakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak perlu untuk terus menerus diingatkan dengan cara yang elegan. Ia melihat, ikhtiar luar biasa yang membuat polri terkait hal ini patut diapresiasi. Tidak hanya masif menjaga keamanan dan menangkap pembegal, tapi juga fokus dengan urusan kemanusiaan seperti menekan angka penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat.

Program calon Kapolri dalam hal konflik sosial penanganan isu SARA, ekonomi, hoax, perebutan lahan dan lain sebagainya, merupakan tantangan Polri kedepan yang harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Wujud nyata dalam penanganan konflik sosial yang berkeadilan tentu akan menumbuhkan kepercayaan publik kepada institusi Polri ke depan.

"Kita tahu, ada beberapa kasus yang melibatkan oknum kepolisian. Dan banyaknya masalah-masalah publik servis yang melibatkan langsung masyarakat. Seperti urusan SIM, tilang, pelayanan hukum dan lainnya yang menjadi sifat sehari-hari dalam pelayanan hukum yang setara atau sama dari kelas bawah, menengah sampai atas," ujar Devie.

“Penanganan secara persuasif konflik sosial ini menjadi keniscayaan selama ada tantangan kepercayaan publik tadi. Kita tahu ukuran kepercayaan publik itu bisa dilihat dari tingkat kepercayaan tiap tahun. Kita tahu polisi menempati posisi tertentu. Urusan sosial itu erat kaitannya dengan soal hukum. Selama polisi masih pandang bulu, gesekan sosial selalu terbuka, jadi hukum harus ditegakkan sehingga keadilan sosial bisa dirasakan oleh semua masyarakat dimana pun berada,” sambung Devie.

“Sejauh ini polisi sudah sangat baik dalam hal penanganan sosial yang berkaitan langsung dengan masyarakat luas. Tinggal ditambah kesempurnaan lainnya sehingga membuat manajemen internal ketika kesepakatan itu terjadi, diharapkan implementasinya ke masyarakat bisa langsung dirasakan,” tambahnya.

Menyangkut program komunikasi publik, Devie mengatakan perlunya mewujudkan keteladanan Polri yang sangat penting di mata masyarakat. Pengalaman masyarakat ketika bertemu anggota kepolisian menjadi satu momen yang akan terus dibicarakan dan pelan-pelan akan meningkatkan kepercayaan publik kepada Polri.

“Sederhana aja misalnya terkait pelayanan SIM, sistem tilang dan lainnya akan membantu masyarakat mengingat teman-teman Polri yang positif,” urai Devie.

Dan Polri juga memiliki tantangan besar terhadap arus informasi hoax yang kadang menyesatkan publik. Hal ini menurut Devie harus terus diatasi dengan memperkuat digitalisasi Polri dalam hal meluruskan informasi keliru yang ada di media sosial atau di muka umum.

“Ini menjadi tantangan terbesar teman-teman Polri terkait arus informasi yang harus mampu meluruskan kabar hoax dan lainnya. Digitalisasi bidang keamanan itu sangat penting, karena masyarakat sekarang sangat rentan terhadap ganguan-gangguan persepsi negatif yang sebenarnya tidak ada. Ini menjadi PR Kepolisian juga untuk meluruskan informasi yang ada,” tandasnya.

“Saya berharap di internal Polri nanti semakin memperkuat pasukan-pasukan digitalisasi yang nanti akan membantu mendorong masyarakat bisa hadir ke publik untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak produktif,” tutup Devie.

Segudang Prestasi

Dukungan dan apresiasi juga datang dari beragam elemen salah satunya Pengamat Hukum Hadi Purwanto yang mengapresiasi bahwa kekompakan DPR mendukung Komjen Sigit adalah tepat.

"Dari awal saya sudah memprediksi bang Sigit adalah figur terkuat. Ia polisi sederhana dengan segudang prestasi. Kedekatanya pada senior dan kemampuanya memimpin junior menjadikanya menguatkan soliditas Polri. Langkah DPR sudah benar, " tuturnya.

Hadi mengungkapkan dirinya konsisten memprediksi Sigit akan menjadi 'the next' Kapolri sejak awal Idham Azis dilantik.

"Fokusnya pada Prestasi Pak Listyo, Ia lancar meraih bintang 1 saat menjadi Kapolda Banten memimpin dengan baik. Ketika Bintang 2 Sebagai Kadiv Propam juga begitu. Saat Bintang 3 menjadi Kabareskrim apalagi, ngebut menyelesaikan Kasus Djoko Tjandra, Kasus Novel, sampai pembersihan internal Polri yang tidak pandang bulu," pungkasnya.