PMJ-  Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera menata para pedagang kaki lima (PKL) di trotoar jalan. Hal itu berdasarkan gagasan Anies Baswedan mengenai pejalan kaki dengan kebijakannya menutup trotoar di Tanah Abang. Anggota DPRD DKI Terpilih PSI, William Aditya Sarana menyebut, Anies pernah mengatakan bahwa transportasi yang dimiliki semua orang yakni, kaki menggunakan jalan di trotoar, namun trotoar tersebut malah menjadi tempat perdagangan. “Kita harus ingat bahwa penutupan jalan pedagang ini merupakan kepentingan umum lebih luas, kepentingan pejalan kaki dan juga kepentingan umum. Pak Anies kan pernah mengatakan di salah satu acara televisi nasional bahwa alat transportasi kita yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kaki ini digunakan untuk di trotoar," kata William dalam konferensi pers , di Kantor DPP PSI, Jalan KH Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019). [caption id="attachment_38357" align="aligncenter" width="1280"] Jumpa Pers di DPW PSI. (Foto : PMJ/Fjr).[/caption] "Tetapi ketika kita jalan di trotoar ternyata banyak PKL di sana. Nah jalannya jadi susah. Jadi ada kontradiksi pemikiran yang ada di benak gubernur kita. Pak Anies ini kan gubernur gagasan, nggak mau langsung kerja-kerja tapi dimulai dengan gagasan," sambungnya. Selain itu, diketahui William memenangkan gugatan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum itu meminta Anies segera menata para PKL yang berada di trotoar jalan. William mengatakan pihaknya bukan anti terhadap PKL namun dia ingin warga DKI tidak saling mengganggu. "Jadikan putusan Mahkamah Agung ini sebagai momentum Pak Anies untuk segera menata PKL. Kami bukan anti PKL, kami ingin PKL ini ditata di DKI Jakarta. Agar tidak mengganggu luas, jadi PKL-nya enak, pejalan kaki dan angkutan tidak terganggu," harapnya. (Fjr/Gtg-03).