PMJ - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mengungkapkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah lalai dan terkesan tidak peduli selama proses penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Jakarta.

Statement itu keluar pasca PSI menemukan terdapat anggaran belanja lem aibon sebesar Rp82 miliar di Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

“Ini usulan dari mana? Mengapa lem Aibon dan kenapa angkanya besar sekali? Saya minta Gubernur DKI jelaskan, jangan buang badan ke anak buah,” ungkap William, di Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati menuturkan, terkuaknya anggaran tersebut hanya salah ketik saja. Ia membantah terdapat pengadaan lem aibon untuk siswa sekolah. Selama ini, anggaran dari Disdik DKI hanya untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK).

“Nggak mungkin (ada anggaran untuk belanja lem Aibon, red),” kilahnya.

Dari penelusuran PMJ News, informasi anggaran lem aibon di situs apbd.jakarta.go.id sekarang sudah dihapus.

William kembali tidak puas dengan alasan Susi. Saat ini pembahasan telah memasuki tahap final, dan karena itu semestinya tidak ada lagi kesalahan fatal. Sepatutnya pula semua komponen sudah rapi dan bisa dipertanggungjawabkan ke masyarakat.

“Apa benar kesalahan input? Atau jangan-jangan baru diperbaiki karena masyarakat teriak? Saya minta bukan hanya data komponen yang dibuka, tapi juga rekaman digital siapa input komponen apa dan kapan. Supaya terang benderang,” ujar William menegaskan.

William bahkan menyimpulkan Anies tidak paham anggaran. Dan hal itu berarti dirinya tidak menjalankan peran sebagai kepala daerah yang seharusnya bertanggung jawab penuh memastikan anggaran tepat sasaran, sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Kalau Gubernur saja tidak tahu isi anggaran, apa yang mau dibahas? Tiap kami temukan sesuatu yang janggal dan kami angkat, nanti dibilang salah input atau tidak tahu menahu lagi. Jangan-jangan ada banyak yang salah input, tapi tidak diketahui publik karena rinciannya ditutup-tutupi,” ungkap William.

Di samping anggaran lem Aibon, PSI juga menemukan usulan anggaran pengadaan pulpen sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar di Dinas Pendidikan. Dan beberapa unit server dan storage senilai Rp66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

“Itu baru sebagian. Masih ada puluhan yang akan kami tanyakan satu-satu. Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran, pemprov selalu mengelak. Apa yang perlu disembunyikan?” tutup William.

Anggaran Ballpoint Rp124 Miliar

Berbagai anggaran di Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta disoroti oleh PSI. Saat ini, anggaran ballpoint Rp 124 miliar jadi pertanyaan masyarakat.

Lanjut William, itu baru sebagian dari mata anggaran yang menjadi tanda tanya. PSI akan menyisir anggaran dan mempertanyakannya satu per satu.

"Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini dan tiap kali diminta buka detail anggaran, Pemprov selalu mengelak. Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel Gubernur," keluh William. (FER).