PMJ - Presiden Joko Widodo menerangkan bahwa hal paling penting dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan BPJS Kesehatan yaitu memperbaiki BPJS itu sendiri. Perbaikan tata kelola BPJS Kesehatan termasuk kunci utama.

"Jadi, (penyelesaian masalah BPJS Kesehatan, red) bukan di rumah sakit atau pemegang kartunya," terang Jokowi menegaskan,  dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi usai sidak ke RSUD Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, hari ini (29/11/2019).

Menurut Jokowi, BPJS Kesehatan harus mampu mengendalikan defisit. Apalagi pemerintah mengeluarkan anggaran yang besar.

"Ada 133 juta (orang) yang dicover oleh pemerintah dari kartu BPJS (Penerima Bantuan Iuran/PBI), 96 juta (orang) oleh pemerintah pusat dan sisanya pemerintah daerah. Gede banget ini. Jadi, kenaikan BPJS yang 133 juta artinya, dicover oleh APBN dan APBD. Itu yang harus menjadi catatan," sambungnya.

Sekedar informasi, saat sidak ke RSUD Subang, Jokowi menemukan, 90 persen pasien yang dirawat di sana menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen merupakan peserta PBI dan 20 persen sisanya itu peserta mandiri.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin menjelaskan, sidak yang dilakukan Jokowi untuk mengetahui langsung pelayanan BPJS Kesehatan.

"Presiden ingin memastikan pelayanan BPJS berjalan dengan baik," kata Bey.

Jokowi sidak selama 40 menit. Ia juga mengunjungi salah satu instalasi perawatan kelas 3, yakni Ruang Asoka dan berbincang dengan pasien. (Biro Pers Presiden/ FER).