Selasa, 12 November 2024 08:07 WIB
Cegah Polarisasi, Polri Gelar Operasi Cooling System Selama Tahapan Pilkada
Editor: Hadi Ismanto
PMJ NEWS - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan berbagai upaya mencegah terjadinya polarisasi dalam Pilkada Serentak 2024 terus dilakukan. Salah satunya dengan terus menggelar Operasi Nusantara Cooling System.
Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri Sigit dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024).
"Tentunya kami concern terkait dengan masalah potensi polarisasi yang akan terjadi karena ini dilakukan serentak, maka kami menggelar Satgas Nusantara Cooling System," jelas Kapolri Sigit.
Sigit mengatakan, pada hasil survei Global Risk Report 2024 menunjukkan bahwa misinformasi dan disinformasi menjadi faktor utama terjadinya polarisasi saat pilkada. Polri pun telah melakukan sejumlah upaya dalam memitigasi hal itu.
"Kita tahu dari hasil survei Global Risk Report 2024, misinformasi dan disinformasi menempati peringkat pertama dan berpotensi dapat mengganggu keamanan, termasuk tentunya penyelenggaraan pilkada 2024," tuturnya.
Lebih lanjut Kapolri menyebut jajarannya turut menggandeng Komdigi dalam melakukan pemblokiran laman yang menyebarkan berita bohong. Polri juga akan menggelorakan narasi besar menjaga persatuan di atas kepentingan golongan selama proses pilkada serentak.
Sigit mengungkapkan, upaya yang telah dilakukan saat ini berupa kegiatan sambang, sosialisasi dan patroli siber. Jajarannya juga sudah menggelorakan upaya menjaga persatuan dan kesatuan di atas kepentingan kelompok.
Menurut Sigit, langkah-langkah kontra-polarisasi itu dapat menurunkan polarisasi menurut survei. Meski begitu, Kapolri mengatakan pihaknya terus berkomitmen menumpas permasalahan ini lantaran belum hilang sepenuhnya.
"Alhamdulillah dari penelitian Soderborg dan juga Burhanuddin Muhtadi, tingkat polarisasi masyarakat Indonesia turun signifikan berkat upaya kontra-polarisasi berupa cooling system," terangnya.
"Kita sadari bahwa polarisasi tidak hilang sepenuhnya karena masih ada garis pemisah terkait dengan masalah identitas tertentu, isu SARA, masalah ekonomi dan kesenjangan, dan hal-hal yang bersifat laten yang dapat dimobilisasi. Ini tentunya menjadi perhatian kami," imbuhnya.