PMJ NEWS - Empat pekerja proyek BTS Tower Telkomsel menjadi korban penyanderaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan.

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri mengatakan keempat korban telah bersama masyarakat dan saat ini menjalani penanganan kesehatan di Puskesmas akibat dugaan penganiayaan yang dilakukan kelompok tersebut.

“Pendarahan pada korban sudah berhenti. Kita berharap, malam ini Kepala Distrik sudah bisa sampai di kampung Okbab. Sehingga komunikasi bisa kita dapat lagi terkait informasi yang didapat bahwa ketiga korban itu sudah bersama masyarakat. Tidak ada lagi kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh kelompok tersebut,” ujar Fakhiri dalam keterangannya yang diterima Senin (15/5/2023).

Fakhiri menuturkan, melalui Kepala Distrik nantinya dapat terbangun komunikasi dengan pelaku penganiayaan terhadap tiga orang korban yang merupakan pendatang.

Sementara satu korban yang merupakan warga asli Papua yang selamat diharapkan bisa dipertemukan kembali.

“Sehingga informasi itu akan menjadi bahan bagi aparat keamanan untuk bagaimana mengambil langkah-langkah penyelamatan terhadap tiga korban termasuk masyarakat orang asli Papua yang menghindar dari kejadian kekerasan itu,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, empat orang pekerja proyek Tower BTS Telkomsel disandera Kelompok Krininal Bersenjata (KKB) dan mengajukan penawaran senilai Rp 500 juta untuk tebusan.

“KKB mengajukan tuntutan tebusan sebesar Rp 500 juta sebagai syarat pembebasan para sandera,” ujar Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo dalam keterangannya, Sabtu (14/5/2023).

Sementara itu, Kapolres Pegunungan Bintang, AKBP Mohamad Dafi Bastomi menuturkan pihaknya dan juga pemerintah daerah yang diwakili oleh Wakil Bupati Kris Bakweng Uropmabin membahas upaya merumuskan langkah-langkah penanganan.

Dafi menyampaikan dalam prosesnya telah menjalani komunikasi melalui tokoh adat Okbab setempat dan berharap dapat menyelesaikan situasi dengan cepat serta kepastian semua pihak.

“Upaya negosiasi dan penyelesaian secara damai menjadi prioritas, namun tetap memperhatikan hukum dan kebijakan yang berlaku. Pemerintah berharap dapat mengatasi situasi ini dengan cepat dan memastikan keselamatan semua pihak yang terlibat,” tandasnya.