PMJ - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin untuk mengawasi Pemilu 2019. Kepala Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata Universitas Hasanuddin, Muhammad Kurnia, menuturkan, bahwa sebanyak 61 mahasiswa yang sedang KKN diperbantukan. Para mahasiswa sudah diberi pembekalan tentang pengawasan Pemilu. Mereka akan ditempatkan di  Kabupaten Maros dan Gowa, Sulawesi Selatan. "Selain tugas pengabdian ini, juga bagaimana masyarakat di daerah tempat adik-adik KKN nantinya mendapat pemahaman mengenai pengawasan dan haknya dalam Pemilu," ujar Muhammad. Selama menjalankan tugasnya, mahasiswa diharapkan menjaga nama baik pihak kampus dan Bawaslu Sulsel. "Tak kalah pentingnya juga tetap jaga nama baik Almamater, dengan begitu nama Bawaslu juga akan baik di masyarakat," tuturnya melanjutkan. Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi menjelaskan kegiatan ini sekaligus untuk memberi pesan khusus kepada masyarakat. "Pertama tentu adalah sosialisasi pelaksanaan Pemilu 2019, karena Pemilu adalah agenda nasional, maka kita semua bertanggung jawab menyukseskan," tegasnya. "Kemudian untuk mendorong tingkat partisipasi masyarakat, baik dalam hal menyalurkan hak pilihnya maupun mengawasi tahapannya. dan ketiga, kami harapkan peserta KKN untuk ikut mengawasi proses pelaksanaan pemilu di daerahnya masing-masing. Tentu dengan berkomunikasi dengan jajaran kami (bawaslu) di tingkat kecamatan," papar Laode. Laode pun berharap para mahasiswa ikut mencegah politik uang. "Pesan saya kepada teman-teman pengawas, adik-adik mahasiswa untuk ditemani saat melakukan pencegahan, utamanya pencegahan politik uang. Ingatkan pemilih kita untuk tidak tergoda dengan politik uang," harapnya. Sedangkan, Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Selatan Bidang Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Saiful Jihad menambahkan puluhan mahasiswa KKN diharapkan mendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pada Pemilu 2019. "Di lokasi nanti, mahasiswa KKN akan melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan mengajak lapisan masyarakat aktif dan berperan serta melakukan pencegahan dan pengawasan atas hal-hal yang dianggap dapat merusak subtansi dan nilai-nilai demokrasi," tutupnya. (FER).