test

Fokus

Sabtu, 31 Desember 2022 20:45 WIB

Resolusi 2023, Polri Jadi Institusi Lebih Baik dan Semakin Dipercaya

Editor: Ferro Maulana

Kepolisian. (Foto: Dok Net/ Ilustrasi)

PMJ NEWS -  Catatan ini tidak begitu lengkap dan secara menyeluruh memotret semua aktivitas aparat kepolisian di seluruh sektor. Namun, paling tidak menjadi bahan refleksi akhir tahun bagi masyarakat semua agar lebih siap menghadapi tahun 2023.

Kita berharap bakal hadirnya institusi kepolisian dengan aparatur yang humanis dan mengayomi masyarakat.

Dengan demikian, ke depan kita akan memiliki polisi yang mencintai dan dicintai rakyat, ini merupakan  ikhtiar berkelanjutan yang harus terus diupayakan setiap saat.

Publik pun berharap dan merindukan polisi yang selalu hadir sebagai kekuatan sipil yang humanis. Tentu dengan banyak aparaturnya, sangat berpeluang ada anggota kepolisian yang bertindak di luar kewenangan sebagai polisi.

Meski begitu, prinsip kehati-hatian dan terus berpedoman pada ketenangan perundang-undangan dalam bertugas harus tetap menjadi motivasi agar semua berjalan sesuai koridor.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit beri keterangan. (Foto: PMJ/Fajar).
Kapolri Jenderal Listyo Sigit beri keterangan. (Foto: PMJ/Fajar).

Tak ada pimpinan yang ingin melihat institusi yang dipimpinnya menjadi rusak akibat ulah beberapa oknum yang tak bertanggung jawab.

Saat peristiwa demi peristiwa negatif dilakukan oleh oknum anggota Polri, mulai dari kasus Duren Tiga, yang menyeret perwira-perwira terbaik Polri menjadi terdakwa perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir J atau obstruction of justice.

Antara lain, Brigjen Pol Hendra Kurniawan, eks Karopaminal Divpropam Polri, Kombes Pol Agus Nur Patria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Chuck Putranto, Kompol Baiquni Wibowo, dan AKP Irfan Widyanto (lulusan Akpol 2010 penerima penghargaan Adhi Makayasa).

Belum tuntas tragedi Duren Tiga, berselang 1,5 bulan terjadi peristiwa memilukan masyarakat dunia, sebanyak 135 orang meninggal dunia dalam Tragedi Kanjuruhan.

Tiga anggota Polri ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang sipil lainnya. Berangkat dari sekian masalah yang dihadapi institusi kepolisian Presiden Joko Widodo mengumpulkan ratusan pejabat tinggi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (14/10/2022) lalu.

Terdakwa Ferdy Sambo Cs hadir di persidangan. (Foto: PMJ/Fajar/Tangkapan Layar).
Terdakwa Ferdy Sambo Cs hadir di persidangan. (Foto: PMJ/Fajar/Tangkapan Layar).

Kepala Negara berpesan kepada seluruh jajaran Polri untuk memiliki kepekaan terhadap situasi krisis saat ini, menghindari gaya hidup hedonisme, dan kembali pulihkan kepercayaan publik.

Menindaklanjuti pesan Presiden Jokowi, Kapolri bertindak cepat dengan mengumumkan telah menahan Irjen Teddy Minahasa, mantan Kapolda Sumatera Barat, yang sempat dimutasi menjadi Kapolda Jawa Timur,  lantaran terkait peredaran gelap narkoba.

Pengumuman penting lainnya yang disampaikan adalah terkait penangkapan bos judi daring Apin BK di Malaysia, setelah sempat melarikan diri ke Singapura, kemudian menangkap tiga buronan judi daring lainnya di Kamboja. Tindakan terukur dan serius yang diambil Kapolri adalah ikhtiar serius agar polri segera keluar dari stigma negatif masyarakat.

Di tengah prahara yang menghantam Polri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengambil langkah-langkah strategis dan terukur dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. (Foto: PMJ News)
Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. (Foto: PMJ News)

Walaupun dinilai lambat, mantan Kabareskrim Polri itu menggunakan langkah bijaksana untuk menuntaskan kasus sambo dan beberapa kasus penting.

Meskipun belum ada putusan, penuntasan kasus Ferdy Sambo sampai ke meja pengadilan telah berdampak positif bagi institusi Polri. Kepercayaan publik kepada polisi berangsur naik.

Hasil survei Charta Politika di bulan September tingkat kepercayaan publik terhadap Polri turun dratis dari tahun sebelumnya di angka 70 persen menjadi 54,50 persen.

Tingkat kepercayaan ini pun meningkat menjadi 58,50 persen pada Oktober (survei Populi Center), dan Desember ini di angka 60,30 persen (survei Indopol).

Terdapat  hal yang penting juga dievaluasi ke depan, adalah sistem penjenjangan karier di Polri amat mendesak untuk dibenahi.

Bila Kapolri benar-benar ingin memperbaiki lembaganya menjadi penegak hukum yang profesional, modern, dan tepercaya, sistem mutasi dan promosi mutlak diperbaiki.

Upacara Korps Raport atau kenaikan pangkat. (Foto: PMJ News/ Fjr)
Upacara Korps Raport atau kenaikan pangkat. (Foto: PMJ News/ Fjr)

Adapun pergantian Perwira harus merujuk pada rapor mereka, yang meliputi rekam jejak pendidikan dan pelatihan, prestasi selama penugasan, kepatuhan kepada aturan hukum, serta perilaku bersih dari korupsi.

Tanpa penerapan meritokrasi yang sejati dalam sistem pengelolaan sumber daya manusia Polri, friksi internal, intrik, dan klik akan selalu mewarnai organisasi Korps Bhayangkara.

Situasi semacam itu jelas tak akan membantu polisi menjadi lembaga penegak hukum yang bersih dan disegani.

Sementara itu, pemisahan Polri dari struktur ABRI sebagai bagian dari proses reformasi harus disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju tata perubahan kehidupan bangsa serta mewujudkan masyarakat madani yang demokratis, aman, adil, dan sejahtera.

Kemudian, di masa yang akan datang polisi sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis, tentunya tantangan yang dihadapi menjadi semakin kompleks.

Karena itu, ketajaman dalam melihat perkembangan problem masyarakat yang kompleks harus betul-betul diidentifikasi secara dekat.

Sensitivitas aparat polisi lebih diproyeksikan pada peningkatan kewaspadaan dan tanggapan segera melalui berbagai upaya antisipasi yang efektif dan proaktif.

Kesuksesan reformasi Polri tidak hanya ditentukan oleh Polri, tetapi juga oleh peran serta masyarakat, terutama poik elite dalam mewujudkan Polri yang profesional, yang mampu menjawab tantangan masa depan, sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.

Riset Christina Conkling (2019), menemukan bahwa ada semakin banyak waktu yang digunakan kaum milenial untuk menyimak informasi di media sosial dan aplikasi komunikasi berbasis gawai, semakin tinggi pula penolakan mereka terhadap penggunaan kekerasan oleh polisi.

Mereka terpengaruh dengan informasi tentang polisi hari-hari ini berpotensi meninggalkan kesan yang tidak begitu positif di benak kaum milenial.

Masyarakat pun berharap haruslah menjadi proyeksi penting bagi institusi polisi agar melakukan langkah konkret. Di samping pembenahan internal, kita juga berharap milenial turut diajak terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat yang dilakukan polisi di tengah-tengah masyarakat.

Minimal secara perlahan dapat mengubah mindset kaum milenial tentang laku dan tindak polisi yang tidak melulu menangani demonstrasi.

Kita semua berharap, semoga tahun 2023 yang akan datang Kepolisian RI hadir menjadi institusi yang lebih baik dan semakin dipercaya oleh rakyat

BERITA TERKAIT