PMJ – Para mahasiswa dari berbagai kampus di sejumlah daerah turun kejalan menolak revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pekan lalu dan rencana pengesahan RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Banyaknya penolakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah mendengarkan pandangan publik dan semua tuntutannya. "Intinya begini, aksi kan merespons beberapa rencana revisi UU. Tapi intinya Bapak Presiden mendengarkan pandangan publik, sangat mengerti dengan baik," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9/2019). Moeldoko menuturkan, Presiden telah meminta DPR menunda pengesahan RUU KUHP dan diikuti dengan pertemuan konsultasi bersama pimpinan DPR di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. "Sehingga dalam pertemuan konsultasi ada hal-hal yang memang bisa dilanjutkan, bisa di-carry over, gitu," terang Moeldoko. Jokowi juga sudah mengetahui puncak aksi unjuk rasa mahasiswa akan digelar pada esok hari. "Kebetulan ada Kapolda (Kapolda Metro Jaya) dan Pangdam Jaya. Semuanya diperintahkan untuk melakukan langkah-langkah yang proporsional," pungkas Moeldoko. (BHR)