PMJ – Maraknya aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak Revisi Undang-Undang KPK dan RUU KUHP mengganggu perekonomian Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir untuk merdam aksi mahasiswa tersebut. Nasir mengatakan instruksi itu disampaikan Jokowi karena tidak ingin ada lagi gerakan massa. "Arahan (Presiden), jangan sampai kita gerakkan massa, kita melakukan sesuatu yang tak diinginkan oleh keamanan. Jangan sampai terjadi mengacaukan keamanan jangan sampai terjadi," ungkap Nasir di Istana Kepresidenan, Kompleks Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/9/2019). Nasir meminta agar mahasiswa diajak berdialog di kampus masing-masing lantaran menurutnya para mahasiswa itu tidak terlalu paham substansi yang disuarakan. "Yang saya tanya saat itu (kepada mahasiswa), ada yang enggak tahu apa yang dikemukakan. Tapi hanya ingin ini dibatalkan. Isi substansinya tidak tahu secara detail," ungkap Nasir. Nasir menduga ada sebagian mahasiswa yang ditunggangi sejumlah pihak saat menggelar aksi demonstrasi besar-besaran. "Kalau saya lihat ada sebagian yang murni, ada yang sebagian ditunggangi. Enggak jelas ini, karena ikut campur di dalamnya. Saya perhatikan betul, saya monitoring sejak sebelum persiapan," tegasnya. (BHR)