News

Kamis, 8 April 2021 21:01 WIB

Perhatian! Ini Aturan SE Satgas Covid-19 Terkait Peniadaan Mudik Lebaran

Editor: Ferro Maulana

Mudik Lebaran. (Foto: Dok Net)

PMJ NEWS -  Satgas Penanganan Covid-19 menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 H dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 H.

Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo mengungkapkan, para pelanggar aturan ini bakal dikenakan sanksi denda, sanksi sosial, hingga pidana. Doni menuturkan, penerbitan SE tersebut bertujuan mengatur pembatasan mobilitas masyarakat dan mengoptimalisasi fungsi posko Covid-19 di desa/kelurahan selama Ramadhan dan Idul Fitri.

“Periode peniadaan mudik Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah adalah tanggal 6 – 17 Mei 2021 dan upaya pengendalian Covid-19 adalah selama bulan suci Ramadhan serta Hari Raya Idul Fitri,” tutur Doni, di Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Kepala BNPB sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo (Foto: PMJ News/Youtube BNPB)
Kepala BNPB sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo (Foto: PMJ News/Youtube BNPB)

Dalam SE tersebut diatur ihwal protokol peniadaan mudik, pencegahan, dan pengendalian Covid-19. Ditegaskan dalam SE itu, peniadaan mudik untuk sementara bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi darat, kereta api, laut, dan udara lintas kota/kabupaten/provinsi/negara.

Sementara itu, perjalanan orang selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah dikecualikan bagi angkutan logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non mudik.

"Yaitu bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh satu orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang," demikian bunyi SE tersebut.

Kemudian, bagi dua kelompok perjalanan ini wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis atau Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) sebagai persyaratan melakukan perjalanan.

Adapun syaratnya yakni bagi pegawai instansi pemerintahan/Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), prajurit TNI, dan anggota Polri melampirkan print out surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II yang dilengkapi tanda tangan basah/ tanda tangan elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Selanjutnya, bagi pegawai swasta melampirkan print out surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah/ tanda tangan elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Kemudian untuk pekerja sektor informal melampirkan print out surat izin tertulis dari kepala desa/lurah yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik kepala desa/lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

"Bagi masyarakat umum non-pekerja melampirkan print out surat izin tertulis dari kepala desa/lurah yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik kepala desa/lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan."

Patut dicatat, SIKM tersebut memiliki tiga ketentuan berlaku, yaitu berlaku secara individual, berlaku untuk satu kali perjalanan pergi-pulang lintas kota/kabupaten/provinsi/negara, dan bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dewasa yang berusia 17 tahun ke atas. (Sumber: Setkab).

BERITA TERKAIT