PMJ NEWS - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali tidak efektif. Ia menilai hasilnya belum sesuai dengan ekspektasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas yang membahas tentang Pendisiplinan Melawan Covid-19, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/1/ 2021).

"Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 Januari-25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas masih tinggi karena indeks mobility-nya ada. Di beberapa provinsi, COVID-nya masih naik," tegas Jokwo dalam video yang diunggah akun YouTube Sekretaris Presiden, Minggu (31/1/2021).

Pada kesempatan tersebut, Presiden meminta Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk melibatkan pakar epidemiologi untuk menyusun desain kebijakan PPKM yang komprehensif.

"Saya ingin Menko (Maritim dan Investasi) ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiologi, sehingga dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif," pintanya.

Jokowi menekankan kebijakan PPKM sebenarnya lebih kepada teknis implementasi. Namun, ia menilai justru implementasi kebijakan tersebut tidak tegas dan tidak konsisten.

"Sebetulnya esensi-esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, namanya saja kan pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," tukasnya.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menko Luhut Binsar Panjaitan, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Mendagri Tito Karnavian, Menag Yaqut Cholil Qoumas, Seskab Pramono Anung, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.