PMJ NEWS - Upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia melalui vaksin kini memasuki babak baru. Pasalnya, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin dari China sudah mendarat di Tanah Air, Minggu (6/12/2020) pukul 21.23 WIB.

"Saya ingin sampaikan satu kabar baik, pemerintah sudah terima 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac, yang kita uji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020," ungkap Presiden Jokowi melalui kanal Youtube Sekretaris Presiden, Senin (7/12/2020).

Kepala Negara juga menyatakan, pemerintah juga masih upayakan 1,8 juta dosis vaksis Covid-19 yang akan tiba pada awal Januari 2021.

Menurut Jokowi, Desember ini juga akan tiba 15 juta dosis vaksin. Kemudian pada Januari 2021, juga akan datang 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah yang akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma.

"Kita amat bersyukur, Alhamdulillah vaksin sudah tersedia, artinya kita bisa segera mencegah meluasnya wabah Covid-19," ujarnya.

Vaksin Sinovac ini merupakan satu dari enam vaksin yang memang sudah dipesan oleh Pemerintah RI. Di antaranya PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer Inc and Biontech serta Sinovac Biotech Ltd.

Penetapan ini tertuang dalam surat Nomor HK.01.07/Menkes/9860/2020 pada 3 Desember 2020, tentang penetapan jenis vaksin untuk vaksinasi Covid-19.

Pemerintah jamin vaksin aman dan lolos uji klinis

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menegaskan pemerintah hanya akan menyediakan vaksin Covid-19 yang terbukti aman dan lolos uji klinis sesuai dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Pemerintah hanya akan menyediakan vaksin yang terbukti aman dan lulus uji klinis sesuai rekomendasi WHO," kata Menkes Terawan dalam konferensi pers daring, Senin (7/12/2020).

Terawan juga memastikan fisik vaksin Covid-19 pada saat kedatangan di Indonesia tidak ada yang cacat dan kendaraan pendingin untuk pengiriman hingga gudang penyimpanan vaksin disiapkan dengan baik guna menjaga vaksin tidak rusak dan tetap aman.

Menurut Terawan, vaksin yang datang pada tahap pertama ini akan segera menjalani penerbitan Emergency Use of Authorization (EUA) dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

"Vaksin akan segera dilakukan Emergency Use of Authorization (EUA) oleh BPOM sesuai saintifik dan ketentuan perundang-undangan," tuturnya.

Terawan menyebut gudang penyimpanan vaksin juga telah disiapkan agar dapat menampung 1,2 juta vaksin Sinovac dari China dengan manajemen rantai dingin yang sesuai prosedur.

Vaksin Covid-19 asal China ini akan didistribusikan ke dinas kesehatan provinsi di beberapa wilayah Indonesia untuk selanjutnya akan dikirimkan ke dinas kesehatan kabupaten-kota.

Skema program vaksinasi Covid-19

Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto. (Foto: PMJ News/Dok Net)

Program vaksinasi dibagi dua, yakni program pemerintah yang akan diberikan kepada 32 juta orang. Kedua, program mandiri sekitar 75 juta orang.

"Program vaksinasi covid-19 sebanyak 107 juta orang, dimana 75 juta orang skema mandiri dan 32 juta orang skema program pemerintah," ujar Menkes Terawan dalam rapat kerja bersama Komisi IX, Kamis (10/12/2020).

Terawan menjelaskan, terkait skema program akan menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan melalui dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota, puskesmas, dan fasilitas kesehatan pemerintah lainnya.

Adapun target penerima vaksin dalam program ini meliputi tenaga kesehatan, para pekerja di layanan publik, TNI-Polri, Satpol PP, aparat hukum, dan kelompok masyarakat rentan

Sementara itu, untuk program vaksin mandiri diselenggarakan melalui Kementerian BUMN bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, melalui distributor ke fasilitas pelayan kesehatan BUMN dan swasta.

Target penerima vaksin mandiri adalah masyarakat peserta BPJS Kesehatan, non BPJS Kesehatan, pengguna asuransi kesehatan lainnya, dan kalangan pribadi.

"Pengadaan vaksin covid-19 skema program dilaksanakan Kementerian Kesehatan, sedangkan mandiri oleh Kementerian BUMN kerjasama dengan Kementerian Kesehatan," tuturnya.

Prioritas penerima vaksin tahap pertama

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. (Foto: PMJ News/Instagram @muhadjir_effendy).

"Sesuai dengan rekomendasi dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional, prioritas yang akan diberikan imunisasi nanti adalah pertama, mereka yang berada di garis depan yaitu para petugas medis," jelas Muhadjir seperti disiarkan YouTube FMB9ID_IKP, Senin (7/12/2020).

"Kemudian petugas non-medis, termasuk TNI dan Polri," sambungnya.

Selanjutnya, kata Muhadjir, kelompok yang akan disasar untuk pemberian vaksin lainnya adalah mereka yang dimasukkan dalam kelompok berisiko tinggi terpapar Covid-19 seperti para pekerja.

"Termasuk di dalamnya para pedagang pasar, pelayan toko, atau pramuniaga, dan juga mereka yang bekerja di sektor-sektor, industri, para karyawan, dan para pegawainya," tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, mereka yang melakukan penelusuran kontak atau contact tracing juga akan menjadi kelompok prioritas dalam pemberian vaksin Covid-19.

"Yang terakhir adalah administrator pemerintah yang terlibat dalam memberikan layanan publik," ujarnya.

Vakninasi Covid-19 pada Februari 2021

PT Bio Farma memperkirakan penyuntikan vaksin Covid-19 dimulai pada Februari 2021. Namun, vaksinasi hanya bisa dilakukan bila vaksin Sinovac telah mengantongi emergency use authorization (EUA) alias izin penggunan darurat dari otoritas BPOM.

"Kalau perkiraan saya di Februari itu sudah bisa dilakukan, karena kemungkinan akhir Januari kita akan mendapatkan izin EUA-nya," jelas Head of Corporate Communication Bio Farma, Iwan Setiawan seperti dikutip dari diskusi daring, Rabu (9/12/2020).

"Sehingga karena ini vaksin jadi, begitu mendapat izin BPOM, maka kita bisa langsung mengunakannya," sambungnya.

Menurut Iwan, saat ini Bio Farma bersama BPOM tengah mendalami dan melakukan uji mutu. Mulai dari uji laboratorium, uji netralisasi, uji stabilitas, hingga uji sterilitas.

Bio Farma dan BPOM saat ini juga tengah melakukan uji efikasi. Ia mengklaim proses efikasi vaksin atau tingkat manfaat vaksin sinovac sudah mencapai 97 persen. Meski begitu, vaksin sinovac sendiri sejauh ini diklaim belum memberikan efek samping buruk.

Jumlah itu, lanjut Iwan, didapat dari hasil uji klinis yang dilakukan di Universitas Padjajaran. Meskipun demikian dia menegaskan, tingkat efikasi sebesar 97 merupakan data sementara hingga Desember 2020.

"Sebetulnya kemarin dalam waktu sebulan itu sudah ada laporan sementara dari efikasinya, itu sudah kita dapatkan bahkan dari tim uji klinis mengatakan bisa sampai 97 persen untuk efikasinya," jelas Iwan.