Fokus

Sabtu, 12 Desember 2020 18:25 WIB

Pilkada Serentak 2020 "Lulus Ujian Berat"

Editor: Ferro Maulana

Pilkada Serentak 2020. (Foto: PMJ News/ Ilustrasi/ FIF)

PMJ NEWS -  Pilkada Serentak 2020 pada Rabu (9/12/2020) lalu, digelar secara berbeda. Pilkada kali  ini dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada 2020 dilaksanakan di 270 wilayah secara serentak dari pukul 07.00 WIB hingga 13.00 WIB. Seluruh daerah pelaksana diwajibkan menerapkan protokol kesehatan.

Di Pilkada kali ini, terdapat sembilan provinsi yang menggelar pemilihan gubernur. Kemudian, ada 37 kota di berbagai daerah yang menggelar pemilihan wali kota dan wakil wali kota, sedangkan ada 224 kabupaten yang menggelar pemilihan bupati.

Di tengah pandemi Covid-19 yang belum mereda, sejumlah penyesuaian dilakukan agar Pilkada 2020 terlaksana dengan tingkat partisipasi tinggi sehingga tidak ada warga yang golput atau enggan ke TPS karena khawatir Covid-19.

Seperti yang menarik di TPS di Banjarmasin, di kota Provinsi Kalimantan Selatan. Seluruh petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) mengenakan kostum Superhero. TPS 15 yang terletak di kawasan Jalan Kelayan B Kompleks 10, Kelurahan Kelayan Timur, Banjarmasin itu langsung menjadi pusat perhatian.

Tata cara pencoblosan Pilkada Serentak. (Foto: PMJ News/ Ilustrasi/ Fif).
Tata cara pencoblosan Pilkada Serentak. (Foto: PMJ News/ Ilustrasi/ Fif).

Walaupun mengenakan kostum pahlawan super seperti Spiderman, Batman, Captain America, dan Superman, petugas tetap menjalankan protokol kesehatan saat bertugas melayani warga yang datang untuk memilih.

Di tempat berbeda yaitu di Depok, warga yang menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 56, Mekarjaya, Depok, Jawa Barat, disambut semua Petugas KPPS yang menggunakan baju tenaga medis saat memberikan pelayanan.

TPS Pilkada Serentak 2020 dengan tema Kesehatan tersebut dibuat untuk menarik warga mencoblos dan mengingatkan tentang protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

DPR Berikan Apresiasi 

Terkait keberhasilan Pilkada Serentak 2020, anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus memberikan apresiasi atas keberhasilan lintas institusi mulai dari pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, satuan tugas,dan masyarakat serta semua stakeholder yang dapat bekerja sama dengan baik dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19.

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. (Foto: DPR)
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. (Foto: DPR)

Dalam siaran persnya, Guspardi menilai, secara umum Pilkada Serentak berjalan dengan aman, damai dan mematuhi protokol kesehatan.

"Pencapaian ini tidak lepas dari sosialiasi dan kepatuhan masyarakat menjalankan protokoler kesehatan di lapangan dengan disiplin, sebagaimana yang telah diatur dalam PKPU No 13 Tahun 2020," tutur Guspardi.

Ia menegaskan hal tersebut juga tak lepas dari langkah strategis KPU yang mengatur regulasi yang adaptif dengan mengatur jadwal kedatangan masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya secara bertahap terbukti efektif mencegah penumpukan dan kerumuman masyarakat di TPS.

"Suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia mampu menjalankan pesta demokrasi di masa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Sehingga kekhawatiran pelaksanaan pilkada serentak akan menimbulkan klaster baru Covid-19 tidak terjadi," paparnya. 

Dari laporan yang diterima sampai dengan Rabu malam itu, Guspardi melihat bahwa tingkat partisipasi pemilih di beberapa daerah cukup baik dan menggembirakan. Ada laporan dari beberapa daerah di atas 70 persen bahkan ada daerah yang melaporkan 80 persen.

"Memang secara agregat kita belum bisa meyimpulkan angkanya. Saya berharap agar partisipasi pemilih tidak terlalu jauh turunnya dari target yang sudah ditetapkan KPU sebesar 77,5 persen. Apalagi kondisi pilkada serentak ini dilaksanakan masih dalam masa pandemi Covid-19," ungkapnya. 

Bahkan, Guspardi mengimbau, bagi pasangan calon (paslon) yang unggul versi perhitungan suara cepat (Quick Count) yang sudah beredar di tengah masyarakat, hendaknya jangan mengklaim kemenangan dulu. Sebaiknya bersabar menunggu perhitungan dan pengumuman resmi dari KPU.

Meski begitu, ia tetap meminta pengawasan pasca pecoblosan tetap dikawal dan diwaspadai seperti tahapan rekapitulasi berjenjang perhitungan suara secara manual. Dimana, tahapan ini tentu berpotensi menimbulkan kerumunan masa karena akan melibatkan banyak orang, termasuk para saksi dari masing-masing paslon.

"Untuk itu KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu harus mengantisipasi hal ini serta berkoordinasi dengan pihak keamanan dan satuan tugas agar penegakan protokoler kesehatan tetap dilaksanakan dengan ketat," jelasnya. 

"Sehingga kesuksesan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ini bisa paripurna dan peningkatan kualitas demokrasi dapat tercapai," tandasnya.

Lulus dari Ujian Berat

Anggota Bawaslu Fritz Edwar. (Foto: Bawaslu).
Anggota Bawaslu Fritz Edwar. (Foto: Bawaslu).

Di tempat berbeda, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengakui, pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang baru saja selesai dilaksanakan merupakan ujian yang tidak mudah bagi penyelenggara Pemilu/Pilkada.

Tetapi, dia mengaku bersyukur pelaksanannya bisa berjalan aman dan lancar dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai 74,4 persen.

“Pilkada 2020 ini saya akui hal yang tidak mudah khusus bagi penyelenggara pemilu. Pilkada digelar di tengah bencana non alam (pandemik). Aturan teknis di TPS semua jadi serba baru, dari mulai wajib pakai masker, jaga jarak, hingga harus mencuci tangan sebelum masuk TPS,” ujarnya panjang lebar. 

Fritz menjelaskan, walaupun proses pelaksanaan Pilkada 2020 ini sangat berbeda dibandingkan dengan pelaksanan Pilkada-pilkada sebelumnya, akan tetapi dia bersyukur pagelaran pemilihan di 270 daerah secara umum dapat berlangsung lancar, damai, dan sukses secara teknis prosedural.

“Jadi, walaupun digelar di tengah pandemik, kita semua khususnya penyelenggara pemilu ternyata mampu mewujudkan proses pilkada ini dengan aman dan lancar,” papar Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu itu.

Di samping itu ia menilai kalau kondisi Indonesia berbeda dengan Amerika Serikat, Korea Selatan, Singapura dan dunia lainnya. Dia mengaku salah satu indikator berjalan lancar dengan tingkat partisipasi msyarakat dalam Pilkada kali ini masih terbilang cukup tinggi meski belum melampaui target partisipasi pemilih yang dibuat KPU sebesar 77.5 persen.

“Dari pengawasan Bawaslu mencapai 74.4 persen atau 225 ribu TPS dari 300 ribuan TPS se-Indonesia,” ungkap Fritz.

Kapolri Berikan Apresiasi Tinggi

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah daerah, TNI, tokoh masyarakat termasuk pihak penyelenggara yang telah berpartisipasi mengamankan pemilihan kepala daerah ( Pilkada) 2020 di 270 daerah sehingga berjalan aman, lancar dan kondusif.

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis. (Foto: PMJ News)
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis. (Foto: PMJ News)

Idham memberikan apresiasi kepada masyarakat yang menjunjung tinggi nilai demokrasi serta pasangan calon yang memiliki kedewasaan dalam berpolitik. Dengan begitu mereka mampu mencegah berbagai macam bentuk gangguan sehingga tidak terjadi gejolak di masyarakat.

"Kita bersyukur, proses pencoblosan Pilkada 2020 yang diikuti 270 daerah berjalan dengan aman dan terkendali tanpa adanya gangguan," ujar Idham dalam pernyataannya.

Pilkada kali memang berbeda dengan pilkada sebelumnya karena digelar di massa pandemi virus Covid-19. Karena itu dituntut kehati-hatian dari semua pihak khususnya pihak penyelenggara.

Setiap pemilih dan petugas TPS wajib untuk mematuhi protokol kesehatan untuk meminimalisir penularan.

"Protokol kesehatan memang harus ketat dan itu sudah dilakukan di masing-masing TPS saat pencoblosan," sambungnya

Mantan Kapolda Metro Jaya ini menyampaikan sampai saat ini, pihak kepolisian belum menerima adanya insiden yang menonjol dari proses pencoblosan hari ini.
Pihaknya berharap agar kondisi damai seperti ini bisa terus terjaga.

Masyarakat termasuk para calon dan tim sukses juga harus siap menerima segala macam hasil keputusan yang ada karena pemilu adalah bagian dari demokrasi.

"Sinergi yang dibangun di setiap daerah, harapannya bisa terus dijaga dalam menciptakan iklim yang aman bagi masyarakat," pungkas Mantan Kabareskrim ini. 

BERITA TERKAIT