PMJ – Semakin maraknya berita hoax membuat pemerintah membatasi pelayanan Media sosial. Ketua Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang baru, Hisa Siburian mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, BSSN mengerahkan teknologi canggih yang dilengkapi dengan imbauan kepada warganet. "Kami tidak bekerja sendiri dan dikoordinasikan oleh Kemenkopolhukam dalam mengatasi situasi panas sekarang ini. Jadi kami tidak bekerja sendiri. Acuannya kebijakan pemerintah untuk keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat," terang Hisa seusai serah terima jabatan di Jakarta, Jumat (24/5/2019). Hinsa menjelaskan bahwa saat ini tengah disiapkan RUU Keamanan Siber dan RUU Perlindungan Data Pribadi. "Kita sekarang berada di dua ruang publik. Yakni, ruang publik nyata dan ruang siber yang tanpa batas. Ketika berbicara tidak sopan atau katakanlah melanggar hukum bisa dihukum," ujarnya. Hinsa menjelaskan bahwa masyarakat harus diberi kesadaran akan tata karma di media sosial agar tidak ikut-ikutan menyebar hoax. "Masyarakat harus diberi kesadaran bahwa ada tata krama di ruang siber," pungkasnya. (BHR)