PMJ - Sepuluh nama calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (04/09/2019) lalu, oleh Presiden Jokowi usai diserahkan oleh Panitia seleksi (Pansel) Capim KPK Senin lalu. Menariknya, Irjen Firli Bahuri yang  namanya tengah menjadi sorotan tajam ternyata masuk dalam sepuluh nama yang akan digodok DPR untuk menjadi Komisoner DPR periode 2019-2023. Ditemui di Jakarta, Kapolda Sumatera Selatan ini membantah keras dirinya diberikan keistimewaan oleh Pansel Capim KPK yang diketuai oleh Yenti Garnasih. Karpet merah yang dituding oleh salah satu pemberitaan media yang diberikan kepadanya hanyalah isu belaka. “Saya mengikuti semua proses seleksi, tidak ada yang berbeda. Semua calon memiliki waktu, ruang, kesempatan, hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada satupun calon yang memperoleh hak privilage apalagi karpet merah,” ungkap Irjen Firli menegaskan. Lebih jauh, Firli mengatakan, dirinya masuk dalam 10 capim KPK karena dirinya sudah mengikuti serangkaian tes yang ditentukan oleh Pansel KPK. Bahkan, Kapolda Sumsel ini yakin bahwa tim pansel sudah bekerja sangat profesional, transparan, terbuka dan akuntable. “Saat uji publik saya mengatakan dengan tegas bahwa jika saya memenuhi syarat kriteria jangan tidak diluluskan, demikian juga sebaliknya,” tambah Irjen Firli. Mantan ajudan Wapres Boediono tersebut juga menilai wajar bila dirinya masuk dalam jajaran calon pimpinan KPK periode 2019-2023. Selain telah lulus dalam serangkaian tes yang diberikan pansel, Firli mengklaim punya banyak solusi yang inovatif untuk menjerat para koruptor dengan cepat dan akan melakukan pengembalian recovery asset yang terdapat di dalam dan di luar negeri untuk dikembalikan ke negara. Salah satunya yaitu pembentukan KPK perwakilan di semua provinsi. “Pimpinan KPK yang mendatang harus memiliki manajemen yang kuat, kemampuan dan keberanian untuk melakukan perubahan,” tutur mantan Deputi bidang Penindakan KPK ini menutup pembicaraan. (FER).