PMJ - Provinsi Aceh menjadi penerima anggaran terbesar di Indonesia. Selain APBD yang terdapat di provinsi, kabupaten dan kota, Aceh juga memperoleh dana otonomi khusus. Anggaran yang diterima Aceh tahun ini sebesar kurang lebih Rp8,3 triliun. Namun demikian, Presiden Joko Widodo berharap anggaran itu tepat sasaran. Salah satunya untuk pengentasan kemiskinan.

Presiden Jokowi pun meminta agar pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara baik. Disamping itu, penggunaan anggaran tersebut juga harus tepat sasaran.

"Saya hanya ingin mengatakan apapun yang namanya pengelolaan anggaran itu sangat penting. Bagaimana tata kelolanya. Apakah APBD itu tepat sasaran, bermanfaat untuk rakyat, dan dirasakan oleh rakyat," tuturnya dalam acara Kenduri Kebangsaan di Bireuen, Aceh, yang disiarkan secara live oleh Metro TV, Sabtu (22/02/2020).

Secara khusus, Kepala Negara menyampaikan keinginannya agar anggaran yang dimiliki Provinsi Aceh bisa diprioritaskan untuk berbagai program pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Alasannya, walaupun mendapatkan kucuran anggaran yang besar, angka kemiskinan di Aceh masih cukup besar.

"Saya titip kepada seluruh bupati, wali kota, dan gubernur agar gunakan secara fokus. Berikan prioritas hal-hal yang sangat penting. Saya juga harus sampaikan apa adanya, angka kemiskinan 14 persen itu besar," ungkap Presiden.

"Berikan perhatian kepada angka kemiskinan yang 14 persen itu lewat program-program yang didesain agar pengentasan kemiskinan bisa diselesaikan," pungkasnya. (FER)