PMJ – Untuk mengantisipasi desa fiktif alias desa setan yang menerima aliran dana desa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan arahan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu untuk menelusuri lebih dalam.

"Lagi diminta Ibu (Sri Mulyani) review ke Dirjen Perimbangan Keuangan," kata Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani, Kamis (7/11/2019).

Hal tersbeut dilakukan agar ada perbaikan dan tak ada lagi desa tidak berpenduduk yang mendapat aliran dana desa. "Untuk jadi bahan kebijakan ke depan untuk perbaikan," jelas Askolani.

Pihak Istana sendiri melalui Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman merangkan bahwa pihaknya tengah mengumpulkan data-data terkait aliran dana desa. "Kami sedang mengumpulkan informasi tentang apa yang berkembang. Ada yang mengatakan dari 70.400 desa itu ada dana yang tidak sampai, atau ada desa yang tidak ada," kata Fadjroel saat berbincang dengan awak media, Kamis (7/11/2019).

"Kami sedang kumpulkan, nanti data itu akan kami berikan kepada pak Mensesneg (Pratikno) untuk meminta pendapat langsung beliau. Kami sedang kumpulkan data," sambungnya.

Fadjroel menuturkan bahwa sampai saat ini belum terkonfirmasi adanya desa tidak berpenduduk yang mendapatkan aliran dana desa. "Kami sedang kumpulkan data, karena dari pihak Menkeu (Sri Mulyani) pernyataan demikian. Kami kumpulkan data, apakah nyata ada di lapangan," jelasnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani melaporkan kepada Komisi XI DPR soal Dana Desa sempat mengalir ke desa yang tidak berpenduduk atau 'Desa Setan'. 'Desa Setan' itu baru ketahuan karena ada salah satu pihak yang melapor setelah terbentuknya Kabinet Indonesia Maju.

Sri Mulyani mengatakan bahwa sampai dengan 30 September 2019, realisasi belanja dana desa telah mencapai Rp 42,2 triliun atau telah mencapai 62,9% dari target APBN 2019 yang sebesar Rp 70 triliun. (BHR)