PMJ - Penerapan ganjil genap (gage) dinilai menjadi penyebab meningkatnya kasus Covid-19 di Jakarta. Menyikapi hal itu, timbul desakan yang meminta kebijakan pembatasan kendaraan berdasarkan plat nomor tersebut dihentikan.

Desakan tersebut sempat disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Munardo. Menurutnya, terjadi peningkatan jumlah penumpang angkutan umum sejak kebijakan gage saat PSBB transisi diterapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Terkait dengan meningkatnya 3,5 persen orang yang beralih ke angkutan umum kita cek, apakah betul karena gage," ujar Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, Jumat (4/9/2020).

Pria yang akrab disapa Ariza ini justru menilai jika warga yang naik kendaraan berkurang. Pasalnya, kebanyakan perkantoran memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah (WFH).

"Apalagi, kita tahu kan yang kerja berkurang disebabkan di PHK, bekerja dari rumah, tidak keluar. Bisa saja ada peningkatan karena ada yang kembali kerja, ada keperluan, kita karena itu, perlu cek apakah ada korelasinya," tuturnya.

Sejatinya kebijakan gage yang diberlakukan kembali pada awal Agustus ini, kata Ariza, selain untuk mengurangi kemacetan, juga untuk membatasi masyarakat keluar rumah. Tujuannya, agar orang mengatur bila mobilnya ganjil, tidak keluar di tanggal genap.

"Kasus orang yang meningkat di kereta dan bus itu kita cek, mungkin karena ekonomi. Tentu apa yang jadi perhatian Pak Doni akan kita perhatikan akan kita evaluasi dengan Dishub dan juga Polda Metro Jaya. Prinsipnya semua yang diambil selalu kita diskusikan," tukasnya.(Hdi)