PMJ - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penyediaan vaksin Corona (Covid-19) di Indonesia direncanakan secara matang. Ia pun menunjuk Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN sebagai penanggungjawab pengadaannya.

"Perlu saya ingatkan dalam pengadaan vaksin ini mestinya sudah harus segera jelas," jelas Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (19/10/2020).

"Kalau menurut saya ya, untuk vaksin yang gratis untuk rakyat itu urusannya Menteri Kesehatan. Untuk yang mandiri, berarti yang bayar, itu urusannya (Menteri) BUMN," sambungnya.

Pembagian tugas dalam pengadaan vaksin gratis dan berbayar tersebut, kata Jokowi, agar lebih jelas penanggungjawabnya. Hal ini berkaitan dengan proses administrasi dan pertanggungjawaban.

"Ini menjadi jelas. kalau nggak seperti ini nanti siapa yang tandatanganin menjadi tidak jelas tadi siapa yang tanggung jawab," tegasnya.

Selain itu, Jokowi juga meminta digelarnya training atau pelatihan terkait distribusi vaksin. Menurutnya, pelatihan terhadap pembawa vaksin penting dilakukan mengingat ada tata cara tertentu dalam memperlakukan vaksin Covid-19.

"Jangan menganggap enteng. Ini bukan hal yang mudah, training membawa vaksin, training menaruh vaksin. Karena ini dalam jumlah yang banyak, vaksin pun ini harus mendapat treatment dan perlakuan yang spesifik. Tiap vaksin beda-beda," tukasnya.(Hdi)