PMJ - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan kebijakan pemerintah Indonesia di 2021 akan difokuskan untuk mendorong reformasi, termasuk digitalisasi dan inovasi. Menurut Sri Mulyani, tema besar kebijakan yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dari Covid-19.

"Kami tidak akan menyia-nyiakan krisis Covid-19 ini. Jadi kami mempercepat reformasi, bahkan lebih cepat," ungkapnya yang menjadi pembicara kunci dalam Webinar Southeast Asia Development Syimposium (SEADS), Rabu (21/10/2020).

Lanjut Sri Mulyani, pemerintah menetapkan defisit fiskal untuk tahun depan sebesar 5,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini diberikan khusus untuk mengakomodasi banyak prioritas, termasuk mendukung proses pemulihan.

Selain itu, dalam investasi pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah juga memperluas dukungan anggaran menjadi 2 miliar dolar AS pada 2021 mendatang. Instrumen APBN didorong untuk konektivitas lebih banyak lagi.

"Tercatat masih ada 12 ribu desa belum tersambung. Jadi kami berikan 4.000 desa dan kecamatan di Indonesia. Terluar dan paling terbelakang dari sini, agar dapat terkoneksi tahun depan untuk mewujudkan tujuan ini menjadi lebih digital dan mengikuti industri 4.0," katanya lagi.

"Kami akan memastikan bahwa infrastruktur akan menjangkau daerah yang paling terpencil," tutupnya.(Fer)