PMJ - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri memastikan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah akan tetap berjalan selama tahapan Pilkada Serentak 2020.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Firli seusai Pembekalan Calon Kepala Daerah (Cakada) Provinsi Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (10/11/2020).

"Hukum dan politik adalah dua rel yang berbeda. Politik pilkada sedang berlangsung, tapi bukan berarti proses penegakan hukum tak berjalan. Jangan anggap hukum berhenti di saat pilkada. Penegakan hukum tidak akan terganggu oleh pelaksanaan pilkada," jelas Firli.

Terkait penyelenggaraan pembekalan untuk calon kepala daerah, kata Firli, KPK sengaja mengadakan di seluruh Indonesia. Langkah ini sebagai upaya membangun integritas calon pemimpin.

Firli menyebut Pilkada bisa saja menjadi pintu masuk bagi timbulnya tindak pidana korupsi. Dia pun mengingatkan kepada calon kepala daerah jika terpilih, hanya menjabat untuk waktu yang singkat karena menjadi tersangka kasus korupsi.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepada para pasangan calon (paslon) Kepala Daerah yang maju dalam Pilkada 2020 untuk benar-benar berkomitmen tinggi dalam penanganan Covid-19.

Ia menekankan seorang calon pemimpin harus memiliki integritas dan bersikap teguh. Jika para paslon memiliki motif untuk kaya dan mendapatkan pujian lebih baik dilupakan. Pasalnya, hal ini bisa menimbulkan masalah di masa datang.

“Saya menyarankan kiranya kita harus kembali kepada komitmen kita. Komitmen kita menjadi kepala daerah,” ujar Mendagri Tito dalam keterangannya.

“Kalau di pikiran kita adalah untuk mencari kekayaan atau untuk mendapatkan pujian dari manusia, saya kira lebih baik lupakan karena nanti bermasalah,” sambungnya.(Hdi)